Ketapang, Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalimantan Barat dilaksanakan di Kabupaten Ketapang pada tanggal 28 Agustus 2018, dalam penyelenggaraannya kegiatan ini dihadiri oleh 14 Kabupaten/Kota se-Kaliamantan Barat dengan Narasumber Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asisten Pembinaan Kejati Banten, dan Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri .
Acara dilaksanakan di Ball Room Borneo Emeral Hotel dengan susunan acara yang dibagi menjadi 2 paparan kegiatan sebagai berikut:
- Paparan ke-I
1. Meliputi pembahasan tentang Transparasi Anggaran Melalui Implementasi E-planing dan E-budgeting dengan narasumber Deputi Bidang Pencagahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimoderatori oleh Drs. P. Devi Frantito, MM. selaku Inspektur Kabupaten Ketapang.
2. Integrated Assets Settlement yang dinarsumberi oleh Bapak Joko Yuhono, SH, MH sebagai Asisten pembinaan Kejati Banten yang dimoderatori oleh Donatus Franseda, AP, MM. selaku Asisten Sekda Bidang Pemerintahan.
- Paparan ke-II
1. Dinamika Dana Perimbangan Dalam Penyusunan APBD dengan Narasumber Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri yang dimoderatori oleh H.M. Farhan, SE, M.Si selaku Asisten Sekda Bidang Ekbang dan Kesra.
2. Pemendagri No.13 Th 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Pemendagri No. 32 Th 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD dengan Narasumber Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri yang dimoderatori oleh Samuel, SE, M.Si selaku Kepala BPKPD Prov. Kalbar.
Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan se-Kalimantan Barat ini adalah kegiatan runtinitas yang dilakukan setiap tahunnya di Kabupaten/Kota yang ditunjuk langsung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai tuan rumah. Hasil dari rapat ini diharapkan agar seluruh Kabupaten/Kota mendapatkan bekal agar mampu memberikan hasil yang terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Daerahnya dan diharapkan setiap Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat mendapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan pada pelaporan keuangan Daerah Masing-masing Kabupaten/Kota. (vc/ts)